LintasPonsel.com – Willy Aditya: Bendera One Piece: Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menegaskan bahwa pengibaran bendera One Piece bukan pelanggaran berat. Menurutnya, bendera tersebut tidak tergolong sebagai simbol terlarang seperti milik kelompok separatis atau negara tanpa hubungan diplomatik dengan Indonesia.
“Selama tidak menempelkan simbol One Piece di atas Merah Putih, maka itu bukan pelanggaran serius,” ujar Willy, Minggu (3/8/2025). Ia menambahkan, dalam kasus ini posisi bendera One Piece bahkan berada di bawah bendera Merah Putih.
“Baca Juga: Cek Kesehatan Gratis Sekolah Dimulai, Sasar 53 Juta Siswa“
Willy Minta Masyarakat Bersikap Proporsional
Willy mengimbau masyarakat agar tidak bereaksi berlebihan terhadap fenomena tersebut. Ia mengajak publik melihat situasi secara jernih dan tidak terbawa emosi.
“Membunuh nyamuk tidak perlu memakai granat atau mesiu. Tanggapan harus tetap proporsional,” jelasnya. Ia menegaskan pentingnya menghindari jebakan provokasi dari pihak-pihak tertentu.
Ekspresi Kaum Muda Perlu Dipahami
Willy menilai ekspresi seperti pengibaran bendera One Piece muncul dari semangat kaum muda. Menurutnya, generasi muda biasanya punya energi, idealisme, dan keberanian untuk menggugat ketidakadilan.
Namun, ia mengingatkan bahwa semangat tersebut sering kali tidak dibarengi dengan pertimbangan rasional. “Ekspresinya jadi sporadis meskipun tulus dan unik,” tuturnya.
Ia menyarankan agar publik memahami konteks sosial di balik aksi tersebut, bukan sekadar menilai dari tampilan luar.
Negara Harus Hadir Secara Adil dan Sejahtera
Willy menekankan bahwa tanggung jawab utama negara adalah memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Jika keadilan sosial terwujud, maka ekspresi seperti pengibaran bendera One Piece tidak akan memiliki gaung.
“Kalau negara hadir dengan keadilan dan kesejahteraan, bendera One Piece pun tak akan digubris,” ucapnya.
Dengan menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, potensi gugatan simbolik dari masyarakat akan menurun dengan sendirinya.
Tindakan Represif Bukan Solusi
Meski memahami reaksi sebagian pihak, Willy menolak ide untuk merespons aksi ini dengan cara represif. Ia juga tidak menyarankan ajakan dialog langsung kepada pelaku pengibaran.
“Fenomena seperti ini cukup dicermati dan dipahami. Jangan terjebak provokasi,” tegasnya.
Menurutnya, tugas pemerintah adalah merawat kehidupan sosial yang sehat, bukan membesar-besarkan ekspresi simbolik yang tidak mengganggu tatanan negara.
“Baca Juga: Gaza Krisis Pangan: 1 dari 3 Warga Tak Dapat Makan“
