LintasPonsel.com – Pemerintah Vietnam melalui Kementerian Teknologi menginstruksikan penyedia layanan telekomunikasi untuk memblokir aplikasi Telegram.
“Baca Juga: Kapal Besar Nyasar Nyaris Tabrak Rumah Warga Pesisir“
Langkah ini tertuang dalam dokumen resmi bertanggal 21 Mei 2025 yang ditandatangani oleh wakil kepala Departemen Telekomunikasi. Dokumen tersebut memerintahkan operator untuk melaporkan pelaksanaan blokir paling lambat 2 Juni.
Telegram Dituduh Tak Kooperatif Dalam Penegakan Hukum
Pemerintah menyebutnya gagal bekerja sama dalam mengatasi kejahatan online yang dilakukan penggunanya.
Kementerian mengungkap bahwa 68% dari 9.600 saluran dan grup di Vietnam terindikasi melakukan pelanggaran hukum. Kasus-kasus yang disebut antara lain penipuan daring, perdagangan narkoba, hingga dugaan terorisme.
Data Kriminal Tak Dibagikan, Telegram Dianggap Menghalangi Penyelidikan
Polisi telah meminta Telegram untuk memberikan data pengguna sebagai bagian dari penyelidikan kriminal. Namun tidak menanggapi permintaan tersebut.
Seorang pejabat Kementerian Teknologi mengonfirmasi keaslian dokumen pemblokiran dan menyebutkan bahwa keputusan ini diambil setelah berbagai permintaan data tidak dipenuhi.
Vietnam Anggap Telegram Langgar UU Media Sosial
Pemerintah menilai tidak menjalankan kewajiban seperti platform lainnya dalam menyaring konten ilegal.
Telegram disebut tidak mematuhi undang-undang media sosial yang mengharuskan penyedia untuk memantau, menghapus, dan mencegah penyebaran informasi yang melanggar hukum.
Vietnam Soroti Konten Anti-Pemerintah di Grup Telegram
Dokumen resmi dari kementerian menyebut bahwa beberapa grup besar di Telegram digunakan untuk menyebarkan dokumen dan informasi anti-pemerintah.
Beberapa grup itu bahkan dibuat oleh pihak oposisi dan dianggap menyebarkan narasi yang meresahkan dan berbahaya menurut otoritas.
Telegram Belum Berikan Tanggapan Resmi
Hingga Jumat, 23 Mei 2025, aplikasi Telegram masih dapat diakses di Vietnam. Pihak Telegram maupun Kementerian Teknologi belum memberikan komentar resmi mengenai keputusan pemblokiran tersebut.
Vietnam termasuk negara yang ketat dalam mengatur konten digital. Pemerintah telah berulang kali meminta platform global seperti Facebook, TikTok, dan Google untuk menghapus konten yang dianggap meresahkan atau melanggar hukum.
Pengawasan Digital Ketat Jadi Ciri Pemerintahan Vietnam
Vietnam dikenal menerapkan kontrol ketat terhadap media dan konten daring. Pemerintah hanya mentoleransi sedikit perbedaan pendapat dan menindak tegas penyebaran informasi yang dianggap berbahaya.
Negara ini terus menekan platform digital agar mengikuti kebijakan lokal dan berkoordinasi dengan aparat dalam menangani pelanggaran hukum.
“Baca Juga: Xiaomi Redmi 13x Rilis, Harga Mulai Rp1 Jutaan“
Kesimpulan:
Vietnam mengambil langkah tegas dengan memerintahkan pemblokiran karena dianggap membahayakan keamanan digital. Keputusan ini memperkuat citra Vietnam sebagai negara dengan pengawasan digital ketat. Pemerintah terus mendorong kerja sama dari semua platform untuk memberantas kejahatan daring dan menjaga stabilitas nasional.
